Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KOALISI Indonesia Bersatu (KIB) belum mengumumkan sosok kandidat calon presiden dan walon wakil presiden untuk Pemilu 2024. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan pengumuman nama capres dari KIB hanya soal waktu. Menurutnya, saat ini, KIB masih fokus untuk membantu Presiden Joko Widodo menyelesaikan tugas di pemerintahan.
"KIB menghormati Bapak Presiden (Jokowi). Dan tadi disampaikan akan ada kerikil di sepatu kalau terlalu banyak capres yang di-announce (diumumkan) sebelum waktunya," tutur Airlangga.
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai alasan itu adalah salah satu namun bukan satu-satunya alasan koalisi yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu belum mendeklarasikan nama capres.
"Itu salah satu, tapi bukan satu-satunya," terang Emrus.
Selain alasan itu, Emrus mengungkap kemungkinan terkait ketiga partai yang belum satu suara terkait nama capres yang hendak didukung KIB dalam Pilpres 2024.
"Tapi selain itu, menurut pandangan saya, belum ada suatu kesepakatan yang definitif antar tiga anggota koalisi," sambungnya.
Komunikolog itu juga menjelaskan proses penentuan capres oleh partai atau gabungan partai (koalisi) tentu didahului dengan berbagai kesepakatan.
Baca juga: NasDem Dukung Pertemuan Anies dan Jokowi
"Karena sebelum itu diputuskan, banyak hal yang perlu dibicarakan. Misalnya biaya politik, kalau menang siapa dapat apa, kan begitu. Itu sudah dibicarakan di belakang panggung. Lalu kepentingan-kepentingan politik apa yang diinginkan masing-masing partai," tegasnya.
Menurutnya, pembicaraan di internal KIB belum mencapai titik temu dan belum mencapai kata sepakat, sehingga KIB belum mendeklarasikan nama capres.
"Karena belum ada titik temu antara lain itu, maka tidak dideklarasikan. Nah, jadi tidak sekedar hanya ingin mensukseskan pemerintahan Pak Jokowi yang kurang dua tahun," pungkasnya.
Pengaruh Jokowi
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga, Suko Widodo, menyatakan sikap KIB yang menunggu Jokowi karena dua hal ini.
“Tampak dari KIB ini dalam pandangan publik,kenapa justru merujuk pada Pak Jokowi, mungkin dari aspek pengaruh, memang karena pak jokowi ada pengaruh dominan di masyarakat,“ sebut Suko.
Kemudian, KIB ingin posisi aman. “Selain itu ini sifatnya main aman selain itu hal yang lain mereka menilai bahwa dibawah kepemimpinan Pak Jokowi ekonomi punya optimistik, dua itu kenapa KIB kemudian tetap menjadikan Pak Jokowi sebagai rujukan,“ imbuh Suko.
Bicara Capres dan Cawapres, KIB sendiri belum akan terburu-buru menentukan calon. Berbagai nama yang berseliweran, belum ada keputusannya. Kata Suko, KIB akan menempel pada siapa saja yang memiliki peluang besar.
“Perkembangan KIB akan menempel pada siapa kandidat yang punya peluang lebih tinggi sebagai presiden. Misal Pak Prabowo tinggi mungkin akan kesana, kalau Nasdem dengan Anies yang tinggi, mungkin akan kesana, begitu juga dengan PDIP, itu karakter partai yang ingin berada di zona nyaman dan aman dan meraih suara,” tandas Suko (OL-4)
Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai peluang PPP untuk melaju ke Senayan lewat Pemilu 2024 semakin berat.
KETUA DPW PAN Jawa Timur, Ahmad Rizki Sadig menuturkan Surabaya, Jawa Timur jadi tuan rumah chapter atau bab kedua bagi kerjasama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
PAN gembira dengan keputusan PPP mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pemilu 2024, sementara Golkar tetap akan mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres di 2024.
Hingga saat ini, tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih melakukan komunikasi intens, untuk menentukan calon presiden pada Pemilu 2024.
Capres-cawapres bisa dipilih dari ketua umum (ketum) partai, seperti Ketum Golkar Airlangga Hartarto atau Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Ketiga anggota koalisi memiliki latar belakang sejarah dan konstituen berbeda. Jika elitnya bisa bersatu, belum tentu konstituennya juga begitu.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved